STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) MELALUI IMPLEMENTASI DIGITALISASI ADMINISTRASI PADA SATKER KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

Authors

  • M Adnan Awwab Program Studi Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara
  • Emerson Pascawira Sinulingga Program Studi Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara
  • Meilita Tryana Sembiring Program Studi Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara

DOI:

https://doi.org/10.31539/4h1w8f50

Keywords:

AKIP, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Digitalisasi Administrasi, Strategi Peningkatan Kinerja, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Transformasi Digital, Manajemen Operasional

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi digitalisasi administrasi terhadap proses dan kualitas pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan dan strategi pencapaian target 97% satker minimal predikat BB di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-eksploratif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen pada 37 satuan kerja. Analisis data dilakukan menggunakan teknik tematik, SWOT terintegrasi dengan manajemen operasi, diagram fishbone, dan Technology Acceptance Model (TAM) untuk mengidentifikasi akar masalah, peluang, dan strategi peningkatan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi melalui sistem SICANA dan SERENATA memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi operasional dan kualitas output pelaporan. Waktu siklus pelaporan berkurang dari rata-rata 15 hari menjadi 5–7 hari, validasi data dipercepat hingga 70%, dan aktivitas tidak bernilai tambah berkurang drastis. Akurasi data meningkat dari 65% menjadi 92%, keterlambatan pelaporan turun dari 45% menjadi 12%, serta standarisasi format laporan diterapkan pada 85% satker. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kepemimpinan dan komitmen pimpinan (35%), kesiapan infrastruktur teknologi (25%), kompetensi dan literasi digital SDM (20%), serta standarisasi proses (20%). Hambatan utama meliputi disparitas literasi digital, ketergantungan pada operator tertentu, keterbatasan infrastruktur, dan budaya kerja manual. Strategi pencapaian target 97% dirumuskan melalui matriks TOWS dan roadmap manajemen operasi dalam tiga fase: fondasi, transformasi proses, dan keunggulan berkelanjutan. Implementasi strategi diproyeksikan meningkatkan efisiensi proses 70%, menurunkan tingkat kesalahan 80%, serta memperkuat budaya digital dan akuntabilitas kinerja. Temuan ini memberikan panduan strategis bagi satuan kerja dalam mempercepat transformasi digital dan mencapai target AKIP secara berkelanjutan.

References

Anggraini, K. (2024). Pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern, dan transparansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten Gresik. Journal of Economic Business and Accounting (Costing), 7(2), 3162–3174. https://doi.org/10.31539/costing.v7i2.8876

Atan, R., & Yahya, F. (2015). Accrual accounting change: Malaysian public sector readiness. Journal of Management Research, 7(2), 459. https://doi.org/10.5296/jmr.v7i2.6978

Aziza. (2023). Metodologi Penelitian 1: Deskriptif Kuantitatif. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/371988490_Metodologi_Penelitian_1_Deskriptif_KuantitatifResearchGate

Hakim, D. K. (2024). Pelatihan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis elektronik kepada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Banjarnegara. Jurnal Pengabdian Teknik dan Sains, 4(1), 51–58. https://doi.org/10.30595/jpts.v4i1.21307

Ilham, A. A. (2024). Digitalisasi administrasi di MI. Jurnal Mappesona, 7(2), 70–78. https://doi.org/10.1177/0020852314546580

Jacobus, D. A., Pangemanan, F. N., & Waworundeng, W. (2023). Implementasi kebijakan elektronik sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (E-Sakip) dalam peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado. Jurnal Eksekutif, 3(1).

Lisa, I. (2022). Analysis of performance accountability principles in the implementation of the performance accountability system government institutions in Rokan Hilir regency Indonesia. International Journal of Health Sciences, 7399–7412. https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns5.11623

Prabowo, T., Leung, P., & Guthrie, J. (2017). Reforms in public sector accounting and budgeting in Indonesia (2003–2015): Confusions in implementation. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 29(1), 104–137. https://doi.org/10.1108/jpbafm-29-01-2017-b005

Yunia, D., & Muttaqin, G. (2022). The influence of the quality of financial reports on the performance of public sector organizations. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 9(2), 205–216. https://doi.org/10.30656/jak.v9i2.4606

Suparno. (2022). Peran komitmen pimpinan dalam implementasi AKIP.

Wardhana, A., & Iba, Z. (2023). Statistik deskriptif & inferensial, statistik parametrik & non-parametrik. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/382052378_Statistik_Deskriptif_Inferensial_Statistik_Parametrik_Non-ParametrikResearchGate

Wospakrik, S., Paranoan, N., & Pasae, Y. (2025). Analisis penerapan SAKIP dalam mewujudkan good governance di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Blantika: Multidisciplinary Journal, 3(5), 211–220. https://doi.org/10.57096/blantika.v3i5.344

Downloads

Published

2026-01-14